MEDIABYTE.ID, PEKANBARU – Pendapatan daerah Provinsi Riau Tahun Anggaran 2027 diproyeksikan sebesar Rp10,007 triliun. Angka tersebut terdiri atas Pendapatan Asli Daerah (PAD) sebesar Rp6,992 triliun atau 69,87 persen dari total pendapatan, serta pendapatan transfer sebesar Rp3,005 triliun atau 30,02 persen dari total rencana pendapatan.
Proyeksi tersebut disampaikan Sekretaris Daerah (Sekda) Provinsi Riau, H. Syahrial Abdi, AP., M.Si., saat menyampaikan nota pengantar keuangan Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) tentang APBD Provinsi Riau Tahun Anggaran 2027 dalam rapat paripurna DPRD Riau, Senin (9/11/2026).
Rapat paripurna yang berlangsung di Gedung DPRD Provinsi Riau tersebut dipimpin Ketua DPRD Riau, Kaderismanto, S.H. Kegiatan ini menjadi tahapan awal dalam pembahasan Ranperda APBD 2027 antara legislatif dan eksekutif.
Dalam penyampaiannya, Syahrial menjelaskan bahwa penyusunan APBD 2027 mengusung tema “Pemantapan Pembangunan untuk Penguatan Daya Saing dan Ekonomi Inklusif”.
Menurutnya, kebijakan anggaran akan diarahkan pada program-program yang efektif, efisien, serta berpihak pada pemerataan pembangunan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat.
Secara garis besar, struktur RAPBD Provinsi Riau Tahun Anggaran 2027 terdiri atas pendapatan daerah yang diproyeksikan sebesar Rp10,007 triliun. Sementara itu, belanja daerah direncanakan sebesar Rp10,007 triliun, dengan Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA) dianggarkan nihil atau Rp0.
Pemprov Riau Perkuat Kemandirian Fiskal
Syahrial mengatakan, pemerintah daerah terus berupaya memperkuat kemandirian fiskal sekaligus mengurangi ketergantungan terhadap dana transfer pemerintah pusat.
Upaya tersebut dilakukan melalui optimalisasi pajak dan retribusi daerah, diversifikasi sumber pendapatan, penguatan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD), serta pengelolaan dana transfer secara lebih efektif.
Selain itu, Pemprov Riau juga akan mendorong digitalisasi layanan, pemutakhiran data wajib pajak dan objek retribusi, serta peninjauan tarif retribusi dengan mempertimbangkan biaya layanan, kemampuan masyarakat, dan aspek keadilan.
Peningkatan efisiensi Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) juga menjadi salah satu langkah yang dilakukan untuk mengoptimalkan pengelolaan keuangan daerah.
Pada sisi belanja, pemerintah memprioritaskan urusan pemerintahan wajib yang berkaitan dengan pelayanan dasar guna memenuhi Standar Pelayanan Minimal (SPM).
Adapun urusan pemerintahan wajib di luar pelayanan dasar akan dialokasikan berdasarkan kebutuhan, prioritas, dan potensi daerah.
DPRD Minta Pembahasan APBD Berjalan Sesuai Mekanisme
Sementara itu, Ketua DPRD Provinsi Riau, Kaderismanto, menyampaikan bahwa penyampaian nota pengantar Ranperda APBD 2027 merupakan tahapan awal dalam mekanisme pembahasan anggaran antara DPRD dan pemerintah provinsi.
Ia menjelaskan, proses tersebut mengacu pada Peraturan DPRD Provinsi Riau Nomor 1 Tahun 2025 tentang Tata Tertib DPRD Provinsi Riau, khususnya Pasal 19 ayat (1).
Dalam ketentuan tersebut dijelaskan bahwa pembahasan rancangan peraturan daerah tentang APBD atau perubahan APBD dilaksanakan DPRD bersama gubernur setelah gubernur menyampaikan rancangan perda beserta penjelasan dan dokumen pendukung sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
Kaderismanto juga meminta Badan Anggaran DPRD Riau dan Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) agar segera menindaklanjuti tahapan pembahasan setelah penyampaian nota pengantar.
Ia berharap fraksi-fraksi di DPRD Provinsi Riau dapat segera menyampaikan pandangan umum sesuai tata urutan, tata tertib, dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
Ia juga mengharapkan pembahasan Ranperda APBD Tahun 2027 dapat berlangsung konstruktif dengan semangat kerja sama dan menjadikan kepentingan masyarakat Riau sebagai prioritas.
Pada kesempatan itu, Syahrial Abdi menyampaikan apresiasi kepada pimpinan dan seluruh anggota DPRD Riau serta pihak-pihak yang telah bekerja sama dalam penyusunan Ranperda APBD 2027.
Ia berharap proses pembahasan dapat menghasilkan Peraturan Daerah tentang APBD Tahun Anggaran 2027 yang tepat sasaran dan memberikan manfaat sebesar-besarnya bagi masyarakat Provinsi Riau.
Penulis : Silvia
