MEDIABYTE.ID, PEKANBARU — Pemerintah Provinsi Riau melalui Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) bersama Direktorat Lalu Lintas Polda Riau dan PT Jasa Raharja resmi menyepakati kemudahan baru dalam pembayaran pajak kendaraan bermotor.
Terhitung mulai Senin, 11 Mei 2026, masyarakat tidak lagi diwajibkan melampirkan KTP pemilik awal kendaraan saat melakukan pembayaran pajak.
Kesepakatan tersebut ditandai dengan penandatanganan nota kesepahaman (MoU) oleh tiga pihak terkait, yang turut disaksikan oleh Panitia Khusus (Pansus) DPRD Riau. Kebijakan ini akan segera disosialisasikan kepada masyarakat luas guna mendorong peningkatan kepatuhan wajib pajak.
Anggota Komisi III DPRD Riau, H. Abdullah, S.Pd., menyampaikan bahwa kebijakan ini merupakan langkah strategis untuk mempermudah masyarakat dalam memenuhi kewajiban pajak kendaraan.
“Mulai hari ini sudah disepakati bersama oleh tiga pihak dan akan segera disosialisasikan kepada masyarakat. Kami juga berharap rekan-rekan media ikut membantu menyampaikan informasi ini agar masyarakat mengetahui kemudahan yang diberikan,” ujarnya pada Senin (11/5/2026).
Ia menjelaskan, kebijakan ini memungkinkan masyarakat membayar pajak kendaraan tanpa harus menyertakan KTP pemilik pertama, yang selama ini kerap menjadi kendala, terutama bagi kendaraan yang sudah berpindah tangan.
“Harapannya, dengan kemudahan ini, masyarakat semakin terdorong untuk membayar pajak kendaraan bermotor. Ini tentu akan berdampak pada peningkatan pendapatan daerah yang nantinya digunakan untuk pembangunan di Provinsi Riau,” tambahnya.
Abdullah mengatakan bahwa kebijakan ini merupakan tindak lanjut dari arahan nasional yang sebelumnya dibahas dalam pertemuan Korps Lalu Lintas Polri (Korlantas) di Semarang. Implementasinya dilakukan melalui kesepakatan di tingkat daerah antara Polda, Bapenda, dan Jasa Raharja.
“Untuk tahun 2026 ini diberikan kemudahan tanpa KTP pemilik awal. Namun ke depan, masyarakat tetap diimbau agar segera melakukan balik nama kendaraan sesuai dengan pemilik saat ini,” tegasnya.
Dengan diberlakukannya kebijakan ini, pemerintah berharap proses administrasi kendaraan menjadi lebih sederhana, sekaligus meningkatkan kesadaran masyarakat dalam memenuhi kewajiban pajak secara tepat waktu.(Silvia)
