MEDIABYTE.ID, PEKANBARU – Semangat memperkuat keterbukaan informasi dan mengawal demokrasi mempertemukan insan pers, tokoh adat, aktivis lingkungan, serta organisasi masyarakat sipil di Gedung Lembaga Adat Melayu (LAM) Riau, Pekanbaru, Senin (9/11/2026).
Momentum tersebut ditandai dengan peluncuran Media8 Network dan Forum Wartawan Keterbukaan Informasi (ForKI), dua inisiatif yang diharapkan menjadi kekuatan baru dalam memperjuangkan hak masyarakat atas informasi sekaligus memperkuat fungsi kontrol sosial pers.
Peluncuran yang berlangsung di lingkungan LAM Riau ini tidak sekadar menandai lahirnya sebuah jaringan media dan wadah bagi wartawan. Lebih dari itu, kegiatan tersebut membawa pesan penting tentang perlunya kolaborasi antara pers, lembaga adat, dan masyarakat sipil dalam mendorong pemerintahan yang transparan dan akuntabel.
Suasana kegiatan berlangsung kental dengan nuansa budaya Melayu. Prosesi adat tepuk tepung tawar terhadap logo Media8 dan ForKI menjadi bagian dari rangkaian peluncuran. Tradisi tersebut melambangkan doa dan harapan agar kedua inisiatif ini tumbuh, berkembang, serta memberikan manfaat bagi masyarakat.
Nilai kejujuran, amanah, dan kebersamaan yang terkandung dalam adat Melayu juga diharapkan menjadi landasan dalam menjalankan misi keterbukaan informasi.
Sejumlah tokoh turut hadir dalam kegiatan tersebut, di antaranya Koordinator FITRA Riau, Tarmizi, S.H., M.H.; Country Coordinator UNEP UN-REDD di Indonesia, Bambang Arifatmi, Ph.D., GLS; serta Manajer Advokasi dan Kampanye WALHI Riau, Ahlul Fadli.
Kehadiran para tokoh tersebut memperlihatkan pentingnya membangun sinergi lintas sektor dalam mengawal persoalan publik, mulai dari transparansi pemerintahan, tata kelola lingkungan, hingga pengelolaan sumber daya alam.
LAM Riau Sambut Kehadiran Media8 dan ForKI
Sekretaris Umum Majelis Kerapatan Adat (MKA) LAM Provinsi Riau, Datuk Afrizal Alang, menyampaikan apresiasi atas peluncuran Media8 dan ForKI di lingkungan LAM Riau.
Ia berharap momentum tersebut menjadi awal yang baik bagi tumbuhnya media yang menjunjung tinggi etika, tanggung jawab, dan keterbukaan informasi.
Menurutnya, nilai-nilai adat Melayu yang mengedepankan kejujuran, amanah, serta kebersamaan penting dijadikan pedoman bagi insan pers dalam menjalankan tugas jurnalistik.
Sementara itu, Ketua Umum Dewan Pimpinan Harian (DPH) LAM Riau, Datuk Seri H. Taufik Ikram Jamil, dalam sambutannya menekankan pentingnya menjaga adat dan budaya Melayu sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari kehidupan masyarakat Riau.
Ia memandang kehadiran Media8 di lingkungan LAM Riau sebagai momentum untuk mempererat hubungan antara dunia pers, adat, dan masyarakat.
Pers diharapkan tidak hanya menjalankan fungsi penyampaian informasi secara profesional, tetapi juga turut menjaga marwah serta nilai-nilai luhur Melayu.
Media8 Ingin Perkuat Fungsi Kontrol Sosial Pers
Inisiator Media8, Zufra Irwan, menjelaskan bahwa pembentukan Media8 dilatarbelakangi semangat untuk memperkuat ekosistem informasi publik sekaligus mendorong keterbukaan dan transparansi dalam tata kelola pemerintahan.
Menurutnya, media memiliki tanggung jawab besar, bukan hanya menyampaikan informasi kepada masyarakat, tetapi juga menjalankan fungsi kontrol sosial terhadap kebijakan pemerintah dan berbagai proses pembangunan.
“Peluncuran Media8 sekaligus menandai dimulainya langkah baru dalam menghadirkan ruang informasi dan pemberitaan yang berorientasi pada kepentingan publik,” ungkap Zufra.
Ia berharap Media8 dapat menjadi ruang bagi masyarakat untuk memperoleh informasi yang benar, kritis, berimbang, dan mencerdaskan.
Berbagai persoalan strategis, khususnya yang berkaitan dengan kepentingan publik, lingkungan hidup, demokrasi, serta transparansi pengelolaan sumber daya alam, juga akan menjadi perhatian dalam perjalanan Media8.
Zufra menegaskan, kolaborasi dengan berbagai pihak merupakan salah satu kunci untuk memperkuat ekosistem keterbukaan informasi.
Karena itu, sinergi dengan organisasi masyarakat sipil, pegiat lingkungan, komunitas keterbukaan informasi, dan kalangan akademisi menjadi bagian penting dari upaya membangun media yang berpihak pada kepentingan publik.
ForKI Perkuat Peran Wartawan Kawal Hak Informasi
Selain Media8, kehadiran Forum Wartawan Keterbukaan Informasi (ForKI) menjadi bagian penting dari upaya memperkuat peran jurnalis dalam mengawal hak masyarakat atas informasi.
ForKI diharapkan menjadi wadah kolaborasi bagi wartawan untuk meningkatkan perhatian terhadap isu keterbukaan informasi serta mengawal transparansi penyelenggaraan pemerintahan.
Melalui forum ini, wartawan diharapkan semakin aktif memastikan masyarakat memperoleh informasi yang menjadi hak publik.
Zufra berharap kehadiran Media8 dan ForKI dapat melahirkan gerakan bersama untuk membangun budaya keterbukaan informasi sekaligus mendorong tata kelola pemerintahan yang transparan, akuntabel, dan berorientasi pada kepentingan masyarakat.
Menurutnya, keterbukaan informasi bukan sekadar kewajiban administratif badan publik. Transparansi merupakan salah satu fondasi penting dalam membangun demokrasi sekaligus memastikan setiap kebijakan pemerintah dapat diawasi masyarakat.
Peluncuran Media8 dan ForKI di LAM Riau pun menjadi momentum untuk mempertemukan semangat jurnalistik dengan nilai-nilai kearifan lokal Melayu.
Dengan mengedepankan independensi, profesionalisme, dan keberpihakan pada kepentingan publik, Media8 dan ForKI diharapkan mampu mengambil peran dalam mengawal berbagai persoalan strategis di Riau, mulai dari tata kelola pemerintahan, lingkungan hidup, hingga pengelolaan sumber daya alam.
Pesan yang ingin dibangun dari peluncuran tersebut jelas: keterbukaan informasi membutuhkan pers yang kuat, masyarakat yang kritis, serta penyelenggara pemerintahan yang bersedia diawasi. (*)
