MEDIABYTE.ID, PEKANBARU – Keterbukaan informasi dalam pengelolaan Hutan Tanaman Industri (HTI) masih menghadapi persoalan serius. Meski sejumlah regulasi dan putusan pengadilan telah menegaskan bahwa dokumen perizinan serta peta konsesi merupakan informasi publik, akses masyarakat terhadap data tersebut masih kerap dibatasi.
Persoalan ini menjadi sorotan Koordinator FITRA Riau, Tarmidzi, saat memaparkan analisis regulasi dan putusan sengketa informasi sektor Perizinan Berusaha Pemanfaatan Hutan (PBPH) dan HTI dalam kegiatan launching Media8 Network dan Forum Keterbukaan Informasi (ForKI) Riau di Gedung Lembaga Adat Melayu (LAM) Riau, Jalan Diponegoro, Pekanbaru, Senin (9/11/2026).
Dalam pemaparannya, Tarmidzi menjelaskan bahwa keterbukaan informasi sektor kehutanan bukan sekadar persoalan administrasi, melainkan bagian penting dari akuntabilitas pengelolaan sumber daya alam, perlindungan lingkungan, serta pemenuhan hak masyarakat.
Menurutnya, masyarakat berhak mengetahui proses pemberian izin, luas dan lokasi konsesi, dampak lingkungan, hingga kewajiban perusahaan terhadap masyarakat di sekitar wilayah operasionalnya.
“Keterbukaan informasi menjadi instrumen penting untuk memastikan pengelolaan HTI dapat diawasi publik. Data perizinan, peta konsesi, dan kewajiban perusahaan harus dapat diakses masyarakat karena berkaitan langsung dengan pengelolaan sumber daya alam dan kepentingan publik,” ungkapnya.
Dalih Rahasia Dagang Hambat Akses Informasi
Tarmidzi menguraikan, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (UU KIP) telah memberikan hak kepada masyarakat untuk memperoleh informasi publik, mengetahui kebijakan pemerintah, serta mengajukan keberatan apabila permohonan informasi ditolak.
Namun, dalam praktiknya, sejumlah badan publik masih menggunakan alasan rahasia dagang untuk membatasi akses terhadap informasi perizinan dan peta konsesi HTI.
Padahal, berdasarkan analisis yang dipaparkan, dokumen izin yang diterbitkan pemerintah, termasuk nama pemegang izin, luas, lokasi, dan jangka waktu konsesi, merupakan produk keputusan pemerintah yang berdampak pada kepentingan publik.
Hal serupa berlaku terhadap peta konsesi dalam format data geospasial, dokumen lingkungan seperti AMDAL dan UKL-UPL, laporan pemantauan lingkungan, serta informasi pelaksanaan kewajiban sosial perusahaan.
“Informasi yang berkaitan dengan penggunaan sumber daya publik dan dampak lingkungan tidak semestinya ditutup hanya dengan alasan rahasia dagang. Masyarakat membutuhkan data tersebut untuk melakukan pengawasan dan memastikan perusahaan menjalankan kewajibannya,” kata Tarmidzi.
Putusan Komisi Informasi dan Mahkamah Agung Perkuat Hak Publik
Dalam paparannya, Tarmidzi juga mengangkat sejumlah putusan sengketa informasi yang memperkuat hak masyarakat untuk mengakses dokumen sektor kehutanan.
Salah satunya adalah sengketa antara Greenpeace dan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) pada 2015–2016. Dalam perkara tersebut, Greenpeace meminta peta konsesi HTI dalam format shapefile untuk mendukung pemantauan kebakaran hutan dan lahan.
KLHK sempat menolak permintaan tersebut dengan alasan data merupakan rahasia perusahaan. Namun, melalui Putusan Komisi Informasi Pusat Nomor 057/XII/KIP-PS-A/2015, peta konsesi HTI dinyatakan sebagai informasi publik yang terbuka.
Putusan lainnya adalah perkara Forest Watch Indonesia (FWI) melawan Badan Pertanahan Nasional (BPN) yang berlanjut hingga Mahkamah Agung. Melalui Putusan Nomor 121 K/TUN/KI/2017, dokumen Hak Guna Usaha (HGU) yang memuat nama pemegang izin, luas, lokasi, dan jangka waktu dinyatakan sebagai informasi publik yang harus dibuka.
Menurut analisis FITRA Riau, kedua putusan tersebut memiliki arti penting bagi keterbukaan informasi sektor kehutanan karena dokumen perizinan dan konsesi berkaitan dengan pemanfaatan sumber daya alam yang berdampak luas terhadap masyarakat.
Peta Konsesi Hanya Berupa Gambar, Publik Sulit Melakukan Pengawasan
Persoalan lain yang disoroti adalah keterbatasan format data yang diberikan kepada masyarakat.
Dalam materi presentasinya, Tarmidzi menjelaskan bahwa peta konsesi HTI terkadang hanya tersedia dalam bentuk gambar statis seperti JPG atau PDF. Sementara data lengkap dalam format shapefile yang memungkinkan analisis spasial lebih mendalam masih sulit diakses publik.
Kondisi tersebut menyulitkan masyarakat untuk memeriksa batas konsesi, mengidentifikasi tumpang tindih perizinan, serta melihat kemungkinan konflik dengan wilayah masyarakat adat dan lahan masyarakat.
Tidak hanya peta konsesi, akses terhadap dokumen AMDAL, UKL-UPL, laporan RKL-RPL, dan hasil pengawasan lingkungan juga dinilai masih terbatas. Sejumlah dokumen tersebut lebih banyak tersedia melalui permintaan formal dan belum dipublikasikan secara proaktif oleh badan publik.
“Persoalannya bukan hanya apakah informasi tersedia atau tidak, tetapi juga bagaimana informasi itu diberikan. Data yang tidak lengkap atau hanya disajikan dalam format yang sulit dianalisis akan membatasi kemampuan masyarakat dalam melakukan pengawasan,” pungkasnya.
Kesenjangan Regulasi dan Praktik Keterbukaan
Tarmidzi menyimpulkan bahwa persoalan utama keterbukaan informasi sektor HTI terletak pada masih lebarnya kesenjangan antara ketentuan regulasi dan pelaksanaannya.
UU KIP, UU Kehutanan, dan UU Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH) pada prinsipnya telah mengatur hak masyarakat atas informasi. Namun, dalam praktiknya, publik masih menghadapi penolakan birokrasi, keterbatasan akses dokumen, serta ketergantungan pada proses keberatan dan sengketa informasi yang membutuhkan waktu.
Selain dalih rahasia dagang, beberapa faktor penghambat lainnya meliputi lemahnya sanksi terhadap badan publik yang tidak menjalankan kewajiban keterbukaan, minimnya publikasi informasi secara proaktif, serta keterbatasan kapasitas Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID).
Menurutnya, keterbukaan informasi harus menjadi bagian dari sistem pengawasan pengelolaan kehutanan, bukan sekadar dipenuhi ketika masyarakat mengajukan permohonan atau mengajukan sengketa.
Dengan keterbukaan data perizinan, peta konsesi, dokumen lingkungan, serta hasil pengawasan perusahaan, masyarakat memiliki ruang lebih besar untuk mengawasi pengelolaan hutan sekaligus mencegah konflik agraria, penyalahgunaan izin, dan potensi korupsi di sektor kehutanan.
Melalui pemaparannya, FITRA Riau menekankan pentingnya memperkuat implementasi regulasi keterbukaan informasi agar hak masyarakat tidak berhenti sebagai ketentuan di atas kertas, tetapi benar-benar dapat diwujudkan dalam praktik pengelolaan sumber daya alam yang transparan dan akuntabel.(Rdk)
