MEDIABYTE.ID, JAKARTA – Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) memperketat ketentuan mengenai batas migrasi Bisfenol A (BPA) dari kemasan pangan ke makanan atau minuman. Melalui Peraturan BPOM Nomor 11 Tahun 2026 tentang Kemasan Pangan, batas maksimal migrasi BPA ditetapkan sebesar 0,05 miligram per kilogram (mg/kg).
Ketentuan tersebut lebih ketat dibandingkan aturan sebelumnya yang menetapkan batas migrasi BPA sebesar 0,6 mg/kg. Dengan demikian, batas baru tersebut menjadi 12 kali lebih rendah dari ketentuan sebelumnya.
Meski demikian, penerapan batas baru tidak langsung diberlakukan sepenuhnya. BPOM memberikan masa penahapan hingga 1 Juli 2031 untuk memberikan waktu kepada pelaku usaha melakukan penyesuaian.
Kepala BPOM Taruna Ikrar mengatakan, masa penyesuaian hingga lima tahun ditetapkan dengan mempertimbangkan masukan dan kesiapan pelaku usaha, namun tetap memperhatikan aspek keamanan.
“Penetapan penahapan persyaratan batas migrasi sampai dengan 5 tahun ditetapkan berdasarkan masukan pelaku usaha serta dengan mempertimbangkan kesiapan pelaku usaha, namun dengan tidak mengabaikan aspek keamanan,” ujar Taruna.
Migrasi sendiri merupakan proses berpindahnya bahan kimia dari material kemasan ke pangan atau minuman. Dalam aturan terbaru, jumlah BPA yang diperbolehkan bermigrasi dari kemasan ke pangan dibatasi maksimal 0,05 mg/kg.
Taruna menegaskan, adanya masa penahapan tidak mengubah batas maksimal BPA yang telah ditetapkan dalam Peraturan BPOM Nomor 11 Tahun 2026.
“Sesuai Peraturan BPOM Nomor 11 Tahun 2026 tentang Kemasan Pangan, batas maksimal migrasi BPA adalah 0,05 mg/kg. Ketentuan penahapan persyaratan batas migrasi BPA akan diatur dalam Surat Keputusan Kepala BPOM tentang Penahapan Batas Migrasi Kemasan Pangan,” katanya.
Industri Minta Waktu untuk Beradaptasi
Penerapan secara bertahap tersebut sebelumnya mendapat masukan dari pelaku industri. Dalam berita acara konsultasi publik BPOM pada 27 Juli 2026, asosiasi industri, khususnya sektor air minum dalam kemasan (AMDK), menyampaikan perlunya waktu penyesuaian untuk memenuhi ketentuan baru.
Masa transisi tersebut dapat digunakan pelaku usaha untuk menyesuaikan teknologi, bahan kemasan, proses produksi hingga pengujian agar memenuhi batas migrasi yang telah ditetapkan.
Di sisi lain, Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia (YLKI) meminta pengetatan batas migrasi BPA dapat diterapkan lebih cepat apabila industri dan fasilitas laboratorium telah siap sebelum batas akhir 2031.
Pengurus Harian YLKI Rafika Zulfa mengatakan, masa transisi memang dapat dimanfaatkan untuk melakukan berbagai penyesuaian. Namun, penerapan standar baru tidak perlu menunggu hingga batas akhir apabila kesiapan telah terpenuhi.
“YLKI akan mendesak BPOM untuk memberlakukan pengetatan batas migrasi BPA itu secara lebih cepat tanpa perlu menunggu tahun 2031,” kata Rafika.
Ketua Badan Perlindungan Konsumen Nasional (BPKN) Muhammad Mufti Mubarok juga mengingatkan agar masa penyesuaian tidak menjadi alasan untuk menunda pemenuhan standar keamanan.
Menurutnya, pelaku usaha perlu memanfaatkan masa transisi untuk melakukan pembenahan secara bertahap.
“Kalau memang diberikan masa transisi, masa tersebut harus digunakan oleh pelaku usaha untuk melakukan penyesuaian teknologi, bahan kemasan, proses produksi dan pengujian secara bertahap, bukan menjadi alasan untuk menunda pemenuhan standar keamanan,” ujar Mufti.
Ia juga mengingatkan agar proses penyesuaian industri tidak menimbulkan risiko bagi masyarakat sebagai konsumen.
“Jangan sampai konsumen menjadi pihak yang menanggung risiko,” tutupnya.
Penulis : Efirina
