MEDIABYTE.ID, PEKANBARU — Industri pertambangan mineral dan batu bara (minerba) di Indonesia saat ini berada dalam tekanan akibat dinamika kebijakan yang semakin kompleks.
Dilansir dari Ruang Energi, di tengah berbagai penyesuaian regulasi dari pemerintah, pelaku industri berharap adanya kepastian, khususnya terkait kewajiban keuangan, agar iklim investasi tetap kondusif dan operasional perusahaan dapat berjalan berkelanjutan.
Direktur Eksekutif Indonesian Mining Association (IMA), Sari Esayanti, menegaskan bahwa sektor pertambangan minerba memiliki karakteristik yang berbeda dibandingkan industri minyak dan gas bumi (migas), sehingga tidak bisa diperlakukan dengan pendekatan kebijakan yang sama, terutama dalam aspek fiskal dan penerimaan negara.
Menurutnya, sektor minerba memiliki keragaman yang tinggi, baik dari sisi komoditas, pola investasi, tingkat risiko, hingga metode operasional yang diterapkan di lapangan.
“Industri pertambangan minerba memiliki karakteristik yang unik dengan tingkat kompleksitas yang berbeda pada masing-masing komoditas. Perbedaan mendasar inilah yang membuat banyak negara menerapkan sistem royalti dan fiskal yang berbeda dengan sektor migas,” ujar Sari dalam keterangannya di Jakarta, Jumat (8/5).
Pernyataan tersebut muncul seiring dengan berkembangnya wacana penerapan skema serupa Production Sharing Contract (PSC) di sektor pertambangan, seperti yang selama ini digunakan dalam industri migas.
Namun demikian, IMA menilai bahwa pendekatan tersebut berpotensi menimbulkan berbagai kendala jika diterapkan pada industri minerba.
IMA menilai terdapat perbedaan mendasar antara sektor minerba dan migas, mulai dari siklus bisnis, struktur biaya, risiko eksplorasi, hingga mekanisme perizinan dan kegiatan produksi yang dijalankan.
Selain itu, industri pertambangan juga tengah menghadapi sejumlah penyesuaian kebijakan yang dinilai menambah tekanan terhadap keberlangsungan usaha. Beberapa kebijakan tersebut mencakup perubahan aturan devisa hasil ekspor (DHE), penyesuaian tarif royalti, harga patokan mineral (HPM), bea keluar, hingga penerapan mandatori biodiesel B50.
“Kami berharap adanya kestabilan kewajiban keuangan agar iklim investasi tetap terjaga dan sustainability operasi pertambangan dapat berjalan dengan baik,” kata Sari.
IMA menekankan bahwa kepastian dan konsistensi regulasi merupakan faktor krusial dalam menjaga daya saing industri pertambangan nasional, terutama di tengah ketidakpastian ekonomi global.
Hal ini menjadi semakin penting mengingat sektor minerba membutuhkan investasi jangka panjang yang besar, khususnya untuk mendukung program hilirisasi dan transisi energi di Indonesia.
Sebagai organisasi pertambangan yang telah berdiri sejak 1975, IMA kini memiliki lebih dari 90 anggota yang terdiri dari perusahaan tambang serta perusahaan pendukung industri.
Organisasi tersebut menyatakan bahwa para anggotanya berkontribusi sekitar 60 persen terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) batu bara dan 80 persen terhadap PDB mineral nasional.(Silvia)
